JAKARTA, DELITIMES.ID – Penunjukan Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, menurut para pengamat, memberi makna tersirat. Di mana Budi adalah Ketum Relawan Projo (Pro Jokowi), yang diketahui mendukung Prabowo Subianto.
Demikian antara lain amatan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam, sebagaimana disampaikannya, Senin (17/7/2023).
Kata Umam, Jokowi ingin menunjukkan kalau Relawan Pro Jokowi (Projo) diberi perhatian besar darinya. Semantara PDI Perjuangan menganggapnya hanya sempalan kecil dari jaringan relawan lainnya. “Diberinya porsi bagi Budi Arie Setiadi selaku Ketum Projo sebagai Menkominfo seolah menegaskan bahwa Jokowi memiliki perhatian besar kepada jaringan relawannya yang sempat aktif menjalankan Musra (Musyawarah Rakyat) selama setahun lalu,” kata Umam.
Relawan Projo hingga kini tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. Bahkan, belakangan Projo sendiri sering menujukkan kedekatannya dengan bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Hal itu dikonfirmasi oleh hasil Musra yang menempatkan Prabowo sebagai capres pilihan pertama dengan perolehan angka 20 persen, disusul Ganjar 19 persen, dan Airlangga Hartarto 12,5 persen,” lanjut Umam.
Dengan begitu, kata Umam, secara tidak langsung Jokowi ingin memperlihatkan konsolidasi mesin politik relawan di sekitarnya yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan. “Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo,” kata Umam.
Menurut dia, hal itu dipertegas lagi dengan statemen Jokowi di hadapan jaringan relawannya di Bogor akhir pekan lalu, yang meminta agar relawan tidak banyak bergerak dulu mengingat koalisi belum pasti. Statemen itu seolah menegasikan pencapresan Ganjar yang jelas-jelas sudah siap, mengingat PDIP sendiri telah memiliki ‘golden ticket’ yang tidak perlu menunggu kepastian berlayar atau tidaknya menuju Pilpres 2024 mendatang.
Selain itu, Umam menilai, dalam reshuffle kali ini, terlihat langkah Jokowi yang ingin memberikan sanksi terhadap Partai NasDem yang berubah haluan dengan menjagokan Anies Baswedan.
“Mencermati hasil reshuffle ini, artinya secara resmi Jokowi memotong satu jatah menteri dari NasDem. Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan NasDem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan,” kata Umam. (RED)
