MEDAN, delitimes.id – Suasana malam di Kelurahan Sei Mati, Medan Labuhan, Kamis (9/10/2025), terasa berbeda. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Seruwai kedatangan tamu penting: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta anggota DPR RI Komisi V Dapil Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck). Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, turut mendampingi langsung dalam kunjungan tersebut.
Kunjungan itu bukan sekadar peninjauan fasilitas. Para pejabat tinggi negara itu hadir untuk melihat langsung kondisi rusunawa sekaligus membahas rencana pembangunan dua tower hunian baru yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Atas nama Pemko Medan, saya menyampaikan terima kasih. Ini kali pertama dua menteri datang sekaligus meninjau Rusunawa. Sebuah kehormatan, sekaligus harapan baru. Semoga pembangunan tower baru bisa segera dimulai dan diserahterimakan tahun depan,” kata Zakiyuddin.
Lokasi Strategis, Siap untuk Pembangunan Baru
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai Rusunawa Seruwai dan lahan di sekitarnya sangat layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa tanah yang digunakan adalah milik Pemerintah Kota Medan, tanpa persoalan hukum atau kepemilikan.
“Saya datang bersama sahabat saya, Pak Ijeck, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah ini. Setelah kami lihat langsung, ini sangat layak. Airnya bagus, lingkungan nyaman, lahannya juga kosong dan siap dibangun,” ujar Maruarar.
Ia memastikan telah menugaskan Direktur Jenderal terkait untuk segera berkoordinasi dengan Pemko Medan, agar seluruh administrasi dan legalitas lahan segera dibereskan. “Kalau status lahan dan dokumennya lengkap, tidak ada alasan untuk menunda. Saya minta ini dipercepat,” tegasnya.
Dukungan Program Nasional Rumah untuk Rakyat
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan perumahan rakyat sebagai bagian dari program nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi.
“Bunganya hanya 5 persen, DP 1 persen, tenornya bisa sampai 20 tahun. Bahkan BPHTB dan PBB untuk MBR juga digratiskan. Tapi rumah itu harus membawa kehidupan, artinya harus didukung dengan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Kita ingin UMKM, kontraktor lokal, toko bangunan ikut tumbuh bersama,” jelasnya.
Senada dengan itu, anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah (Ijeck), menyatakan dukungannya agar pembangunan hunian rakyat bisa merata di seluruh daerah.
“Kami di DPR akan terus mengawal agar program perumahan ini tidak hanya menyentuh pusat kota, tapi juga menjangkau wilayah pinggiran. Rumah yang layak adalah hak semua warga,” ujarnya.
UPT Pastikan Lahan dan Fasilitas Sudah Siap
Kepala UPT Rusunawa Seruwai, Syahrun Harahap, menyebut bahwa tiga tower yang sudah ada, yakni Tower A, B, dan C, telah dikelola Dinas Perkimciktaru dan menjadi aset resmi Pemko Medan. Sementara Tower D masih dalam proses peralihan dari Kementerian PUPR ke Kementerian PKP.
Ia menambahkan, lahan milik Pemko seluas enam hektare sudah siap dimanfaatkan untuk pembangunan tower baru. Berbeda dari sebelumnya, dua tower yang direncanakan akan dibangun dengan model tunggal, bukan twin tower.
“Setiap tower akan memiliki 96 unit, terdiri atas lima lantai. Lantai pertama untuk parkir, dan hunian berada di lantai dua hingga lima. Jika dua tower baru terbangun, total unit akan mencapai 384 unit,” jelas Syahrun.
Harapan untuk MBR Medan
Dengan dukungan pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemko Medan, pembangunan rusunawa baru ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian yang layak dan terjangkau.
“Kami siap mendukung semua prosesnya. Medan butuh lebih banyak hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan dan menyediakan tempat tinggal yang nyaman untuk warganya,” pungkas Zakiyuddin. (ds)
