JAKARTA, DELITIMES.ID – Pemerintah berencana menguji coba skema subsidi listrik melalui transfer langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochamad Firman Hidayat mengatakan, uji coba tersebut direncanakan berlangsung di satu daerah dengan mengubah mekanisme subsidi yang selama ini melekat pada tarif listrik menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak.
“Sehingga ketika misalkan ini kita mulai dengan bansos, tetapi kita juga akan mulai piloting untuk subsidi listrik,” kata Firman dalam diskusi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, dikutip dari MetroTV, Jumat (30/10/2026).
Dalam skema yang dipaparkan, tarif listrik di wilayah percontohan akan disesuaikan dengan harga pasar. Sementara itu, masyarakat yang memenuhi kriteria akan menerima kompensasi melalui transfer langsung.
“Jadi nanti akan ada di satu daerah harganya dikembalikan ke harga market tarif listriknya, tapi kemudian mereka akan dikasih direct transfer ke orang yang memang betul-betul membutuhkan,” ujar dia.
Namun, Firman belum mengungkapkan lokasi uji coba, jadwal pelaksanaan, besaran transfer, maupun kelompok pelanggan yang akan menjadi sasaran program.
Ia menekankan perubahan mekanisme subsidi energi perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kesiapan penyaluran kompensasi. Penyesuaian harga energi tanpa bantuan yang tepat sasaran berisiko menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Digitalisasi Perlinsos
Pemerintah juga mengembangkan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memperbaiki pendataan dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri menggunakan telepon pintar. Pemeriksaan kelayakan calon penerima dilakukan dengan memanfaatkan data dari delapan kementerian dan lembaga.
Firman menyebut informasi administrasi kendaraan bermotor menjadi salah satu data yang dapat digunakan untuk membantu menilai kondisi ekonomi calon penerima bantuan.
Masyarakat juga diberi kesempatan mengajukan sanggahan apabila hasil penilaian tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Selain itu, penerima dapat memperbarui data secara mandiri. “Di platform ini semua orang tuh bisa melakukan sanggah dan meng-update datanya sendiri,” ucap Firman.
Menurut dia, pembaruan data diperlukan karena kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah. Dengan demikian, penentuan penerima bantuan diharapkan dapat menyesuaikan kondisi masyarakat secara lebih dinamis.
Berdasarkan paparan DEN, sebanyak 14,7 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos digital. Program tersebut didukung sekitar 862 ribu agen yang membantu masyarakat mengakses layanan. (REL)
