JAKARTA, DELITIMES.ID – Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, meminta tuduhan mengenai dugaan pemalsuan ijazah dan skripsi Joko Widodo dibuktikan secara hukum.
Ia menilai tuduhan tidak cukup hanya didasarkan pada kemiripan fisik dokumen, termasuk penggunaan jenis huruf tertentu.
Marcus menjelaskan, dalam hukum pidana terdapat dua bentuk perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen, yakni membuat palsu dan memalsukan.
Menurut dia, membuat palsu berarti seseorang menciptakan dokumen yang sebelumnya memang tidak pernah ada. Dalam konteks ijazah, seseorang membuat sebuah dokumen seolah-olah merupakan ijazah asli, padahal dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan sebelumnya.
“Itu namanya membuat palsu,” kata Marcus dalam keterangannya dikutip dari fajar.co.id, Kamis (20/8/2026).
Ada pun memalsukan memiliki konteks berbeda. Perbuatan tersebut terjadi ketika dokumen asli sebelumnya memang pernah ada, tetapi kemudian dibuat dokumen baru atau diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan dokumen asli.
“Dua-duanya adalah kejahatan, dan ada ancaman pidana. Ini (Rismon) tidak jelas yang dituduhkan, memalsukan atau membuat palsu,” ujarnya.
Marcus menilai dua kemungkinan tuduhan tersebut masih lemah jika dikaitkan dengan dokumen akademik Joko Widodo selama berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM.
Ia mengatakan, pihak fakultas memiliki sejumlah dokumen dan catatan akademik yang dapat digunakan untuk menunjukkan perjalanan pendidikan Jokowi. Di antaranya catatan yang menunjukkan Jokowi pernah menjadi mahasiswa, mengikuti ujian, menjalani yudisium hingga mengikuti wisuda.
“Yang bersangkutan pernah wisuda, dan ada berita acara yang menunjukkan peristiwa tersebut, maka ijazah memang pernah ada. Bisa dibuktikan dan dapat ditemukan di Fakultas Kehutanan,” katanya.
Dengan demikian, kata Marcus, pembuktian mengenai keaslian ijazah tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan terhadap bentuk atau tampilan fisik dokumen. Rekam akademik yang mendahului penerbitan ijazah juga menjadi bagian penting dalam menguji tuduhan tersebut.
Times New Roman
Marcus juga menanggapi sorotan terhadap penggunaan jenis huruf Times New Roman atau font yang dianggap memiliki kemiripan pada skripsi dan ijazah Jokowi.
Menurut dia, kesimpulan bahwa sebuah dokumen palsu hanya karena menggunakan jenis huruf tertentu tidak dapat dibenarkan secara akademik. Untuk menguji dugaan tersebut, dokumen milik Jokowi semestinya dibandingkan dengan dokumen akademik mahasiswa lain pada periode yang sama.
Bahkan, menurut Marcus, perbandingan dapat diperluas dengan melihat skripsi dan dokumen akademik Fakultas Kehutanan UGM yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelum Jokowi lulus.
“Apakah kemudian yang memiliki kemiripan, lalu dianggap palsu semua? Itu kesimpulan bukan seorang akademisi,” ujarnya.
Ia menyebut penggunaan Times New Roman maupun jenis huruf yang serupa bukan sesuatu yang hanya ditemukan pada dokumen milik Jokowi.
“Karena skripsi maupun ijazah banyak ditemukan di UGM dengan menggunakan huruf Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya,” kata Marcus.
Marcus juga menanggapi tudingan bahwa UGM memberikan perlindungan khusus kepada Jokowi dalam polemik ijazah dan skripsi. Ia menilai tuduhan tersebut terlalu gegabah apabila tidak disertai bukti yang memadai. (RED)
