JAKARTA, DELITIMES.ID – Wacana rekonsiliasi antara Prabowo dan PDI Perjuangan kembali mengemuka seiring terjalinnya komunikasi antara Prabowo dan Megawati.
Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah pertemuan keduanya pada 28 September 2026 lalu. Saat itu, Prabowo datang untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra, adik Megawati sekaligus putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedatangannya disambut Megawati bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Meski berlangsung dalam konteks takziah, pertemuan tersebut kembali menyoroti hubungan Prabowo dan Megawati di tengah dinamika politik menuju 2029. Terjaganya komunikasi antara kedua tokoh memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan PDI Perjuangan mendekat atau bergabung dengan pemerintahan.
Namun, pertemuan itu belum dapat dimaknai sebagai indikasi pasti adanya kesepakatan untuk membentuk koalisi atau membagi posisi kekuasaan.
Puan Maharani mengakui bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati tidak hanya diisi dengan agenda takziah. Meski tidak merinci pembahasan yang berlangsung, ia menyebut kedua tokoh turut membicarakan sejumlah persoalan terkait pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
“Ya tentu saja bicara hal-hal terkait bangsa dan negara,” ujar Puan.
Menurut Puan, pertemuan tersebut juga mencerminkan hubungan Prabowo dan Megawati yang tetap terjalin baik meskipun keduanya berada dalam posisi politik berbeda.
“Bersilaturahmi untuk tetap menyampaikan bahwa semuanya harus tetap akrab ya,” ucapnya.
Puan turut menyinggung foto pertemuan Prabowo dan Megawati yang beredar di publik. Menurut dia, foto tersebut memperlihatkan kedekatan hubungan kedua tokoh di tengah dinamika politik yang berkembang.
Belum Berarti Koalisi
Akademisi sekaligus pengamat komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Mirza Shahreza, menilai, peluang komunikasi politik antara Prabowo dan PDI Perjuangan masih terbuka selama hubungan dengan Megawati tetap terjaga.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa komunikasi antartokoh politik perlu dibedakan dari keputusan formal untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.
“Bukan otomatis berarti koalisi atau pembagian kekuasaan. Pertemuan 28 September dilaporkan dalam konteks takziah dan PDIP menyebut ada kemungkinan pertemuan lanjutan,” kata Mirza, dikutip dari Inilah.com, Selasa (27/10/2026).
Menurut Mirza, upaya Prabowo menjaga komunikasi dengan Megawati juga perlu dilihat dalam konteks konsolidasi kekuatan politik menjelang Pemilu 2029. Komunikasi dengan berbagai tokoh dan kelompok politik merupakan bagian dari dinamika untuk menjaga keseimbangan dukungan sekaligus mengantisipasi perubahan konfigurasi kekuasaan.
Dalam membaca dinamika tersebut, Mirza menilai posisi dan jaringan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menjadi variabel penting. Hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan PDI Perjungan tidak bisa dilepaskan dari upaya masing-masing pihak mempertahankan pengaruh serta mengelola kepentingan politik menjelang kontestasi berikutnya.
“Prabowo membangun basis loyalitas pemerintahan sendiri, Jokowi merawat jaringan politiknya, sementara komunikasi dengan PDI Perjuangan tetap dijaga sebagai kanal strategis. Ini lebih merupakan dinamika ‘power balancing’ daripada bukti bahwa hubungan antarkekuatan tersebut sudah mengalami perpecahan terbuka,” pungkasnya.
Pandangan Mirza menunjukkan bahwa dinamika hubungan antarkekuatan politik tidak selalu berujung pada perubahan formal dalam koalisi. Komunikasi yang terjalin dapat menjadi bagian dari strategi untuk menjaga ruang negosiasi, mengelola perbedaan kepentingan, dan mempertahankan keseimbangan kekuatan menjelang Pemilu 2029. (REL)
