MEDAN, delitimes.id – Banjir besar yang kembali merendam hampir seluruh wilayah Kota Medan dalam beberapa hari terakhir menjadi alarm keras bahwa persoalan banjir di kota ini masih jauh dari penyelesaian.
Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, menilai kejadian ini bukan lagi sekadar bencana alam musiman, melainkan kegagalan sistemik pada manajemen infrastruktur dan lemahnya kesiapsiagaan Pemko Medan.
“Kita melihat langsung bagaimana warga menghadapi situasi paling sulit, tetapi kehadiran Pemko Medan justru sangat minim. Banyak masyarakat mengeluhkan kurangnya bantuan darurat, sedikitnya posko, hingga lambatnya respon instansi terkait. Padahal dampak banjir kali ini sangat merusak dan melumpuhkan kegiatan ekonomi,” ujar Datuk kepada wartawan, Senin (1/12/2025).
Ia menegaskan bahwa ketika hampir seluruh kota terendam, masyarakat membutuhkan pemimpin dan pejabat yang turun langsung ke lapangan, bukan hanya menyampaikan instruksi melalui rapat atau pernyataan formal. “Realitanya, warga merasa berjuang sendiri menghadapi banjir ini,” tegasnya.
Datuk juga menyoroti proyek-proyek pengendalian banjir bernilai miliaran rupiah yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir, namun terbukti tidak mampu mereduksi dampak banjir besar. Ia menyebut drainase baru yang cepat tersumbat, kolam retensi yang tidak optimal, serta pekerjaan fisik yang dilakukan tanpa kajian komprehensif. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan persoalan tata kelola yang serius.
“Jika proyek hanya dikerjakan sebagai formalitas tanpa perhitungan teknis dan tanpa pengawasan yang benar, maka hasilnya seperti sekarang. Kota tetap banjir, anggaran habis, masyarakat yang menanggung derita,” katanya.
Melihat kondisi terkini yang dinilai semakin parah, Datuk menekankan perlunya koreksi total dari Pemko Medan. Ia meminta agar pemerintah tidak lagi bekerja secara reaktif, tetapi segera membangun sistem penanganan banjir yang modern, terukur, dan didukung data real-time.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di lapangan selama masa krisis, penataan ulang seluruh sistem drainase kota, peningkatan koordinasi antarinstansi agar penanganan darurat lebih cepat, penggunaan teknologi seperti early warning system, serta pelibatan masyarakat dalam edukasi kebencanaan dan pengawasan infrastruktur.
“Banjir kali ini harus menjadi peringatan paling serius bagi Pemko Medan. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat peresmian proyek, tetapi seharusnya hadir ketika warga membutuhkan pertolongan paling mendesak,” ujarnya tegas.
Ia juga meminta Pemko Medan bersikap lebih transparan terkait anggaran dan progres penanganan banjir. “Warga Medan sudah sangat sabar. Sekarang waktunya pemerintah membuktikan kerja nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya. (ds)
