PDI Perjuangan Laporkan Beberapa Media ke Dewan Pers

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
DPP PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan melakukan konsultasi dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta.

JAKARTA, DELITIMES.ID – DPP PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan melakukan konsultasi dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta.

Menurut keterangan pers Dewan Pers yang diterima Kantor Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Kamis malam (19/1/2023), tiga pimpinan PDIP — Hasto Kristiyanto (sekjen), Yasonna Laoly (ketua dan menkumham), serta Ahmad Basarah (ketua)— diterima Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, beserta anggota Dewan Pers lainnya.

Mereka mempersoalkan pemberitaan berkaitan dengan acara ulang tahun ke-50 PDIP di Jakarta pada 10 Januari lalu. “Kami berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers. Ketiga media itu Kompas.com, Media Indonesia, dan Metro TV. Kami akan kaji dan melakukan prosedur pengaduan sesuai mekanisme yang ada,” tutur Yasonna, Kamis (19/1/2023).

Menurut Yasonna, kepemilikan media oleh aktivis partai bisa disalahgunakan untuk menyerang atau memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu. Hal itu ia anggap tidak fair/adil. Mestinya, tuturnya, manfaat media adalah untuk kepentingan umum.

Untuk itu, ia juga menyarankan agar Dewan Pers membuat ketentuan supaya pers juga menjunjung tinggi etika dalam pemberitaan. Sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Derajat etika, menurutnya, lebih tinggi dari peraturan.

Apalagi, ujarnya, saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang Pilkada Serentak dan Pemilu 2024, sehingga arah pemberitaan bisa saja untuk dukungan politik.

Sedangkan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengingatkan supaya pers tidak menjadi alat kepentingan politik elektoral dengan menyudutkan kelompok lain. “Pers harus bermanfaat untuk kepentingan membangun peradaban bangsa. PDIP berkomitmen untuk membangun pers yang profesional. Kami juga tidak ingin mengelola media sendiri,” paparnya.

Jaga Independensi

Menanggapi hal itu, Ninik Rahayu mempersilakan PDIP untuk melaporkan media yang dalam pemberitaannya dianggap merugikan. Menurutnya, Dewan Pers telah berupaya untuk menjaga pers nasional agar independen, menjaga standar kualitas. Dan terlepas dari campur tangan atau intervensi pihak luar.

“Dewan Pers akan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun jika ternyata sengketa itu merupakan persoalan pidana, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke kepolisian. Sudah ada perjanjian kerja sama tentang hal ini dengan kepolisian,” kata Ninik.

Semua pihak yang merasa rugi n oleh pemberitaan, paparnya, memiliki hak jawab dan hak koreksi. Ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 11 dan 12 dalam UU Pers.

Dalam kesempatan itu, anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, menegaskan Dewan Pers senantiasa menyerukan supaya jurnalis yang aktif berpolitik (menjadi tim sukses, caleg, calon kepala/wakil kepala daerah, serta capres/cawapres) harus nonaktif atau mundur sebagai wartawan.

Dewan Pers juga akan membentuk satgas untuk menangani sengketa pemberitaan pemilu agar bisa terselesaikan dengan cepat. Yadi juga mengutarakan, bahwa Dewan Pers terbuka untuk siapa saja tanpa menganggap isitimewa pihak tertentu. Dewan Pers akan memproses setiap pengaduan yang masuk.

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli, menambahkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman utama jurnalis. “Pers memang harus independen. Dan Dewan Pers bekepentingan untuk menjaga independensi serta kemerdekaan pers. Termasuk dari upaya pemberedelan,” kata dia. (REL)

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Related Posts

No Content Available

Berita Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPP PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan melakukan konsultasi dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta.

PDI Perjuangan Laporkan Beberapa Media ke Dewan Pers

JAKARTA, DELITIMES.ID – DPP PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan melakukan konsultasi dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta.

Menurut keterangan pers Dewan Pers yang diterima Kantor Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Kamis malam (19/1/2023), tiga pimpinan PDIP — Hasto Kristiyanto (sekjen), Yasonna Laoly (ketua dan menkumham), serta Ahmad Basarah (ketua)— diterima Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, beserta anggota Dewan Pers lainnya.

Mereka mempersoalkan pemberitaan berkaitan dengan acara ulang tahun ke-50 PDIP di Jakarta pada 10 Januari lalu. “Kami berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers. Ketiga media itu Kompas.com, Media Indonesia, dan Metro TV. Kami akan kaji dan melakukan prosedur pengaduan sesuai mekanisme yang ada,” tutur Yasonna, Kamis (19/1/2023).

Menurut Yasonna, kepemilikan media oleh aktivis partai bisa disalahgunakan untuk menyerang atau memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu. Hal itu ia anggap tidak fair/adil. Mestinya, tuturnya, manfaat media adalah untuk kepentingan umum.

Untuk itu, ia juga menyarankan agar Dewan Pers membuat ketentuan supaya pers juga menjunjung tinggi etika dalam pemberitaan. Sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Derajat etika, menurutnya, lebih tinggi dari peraturan.

Apalagi, ujarnya, saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang Pilkada Serentak dan Pemilu 2024, sehingga arah pemberitaan bisa saja untuk dukungan politik.

Sedangkan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengingatkan supaya pers tidak menjadi alat kepentingan politik elektoral dengan menyudutkan kelompok lain. “Pers harus bermanfaat untuk kepentingan membangun peradaban bangsa. PDIP berkomitmen untuk membangun pers yang profesional. Kami juga tidak ingin mengelola media sendiri,” paparnya.

Jaga Independensi

Menanggapi hal itu, Ninik Rahayu mempersilakan PDIP untuk melaporkan media yang dalam pemberitaannya dianggap merugikan. Menurutnya, Dewan Pers telah berupaya untuk menjaga pers nasional agar independen, menjaga standar kualitas. Dan terlepas dari campur tangan atau intervensi pihak luar.

“Dewan Pers akan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun jika ternyata sengketa itu merupakan persoalan pidana, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke kepolisian. Sudah ada perjanjian kerja sama tentang hal ini dengan kepolisian,” kata Ninik.

Semua pihak yang merasa rugi n oleh pemberitaan, paparnya, memiliki hak jawab dan hak koreksi. Ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 11 dan 12 dalam UU Pers.

Dalam kesempatan itu, anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, menegaskan Dewan Pers senantiasa menyerukan supaya jurnalis yang aktif berpolitik (menjadi tim sukses, caleg, calon kepala/wakil kepala daerah, serta capres/cawapres) harus nonaktif atau mundur sebagai wartawan.

Dewan Pers juga akan membentuk satgas untuk menangani sengketa pemberitaan pemilu agar bisa terselesaikan dengan cepat. Yadi juga mengutarakan, bahwa Dewan Pers terbuka untuk siapa saja tanpa menganggap isitimewa pihak tertentu. Dewan Pers akan memproses setiap pengaduan yang masuk.

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli, menambahkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman utama jurnalis. “Pers memang harus independen. Dan Dewan Pers bekepentingan untuk menjaga independensi serta kemerdekaan pers. Termasuk dari upaya pemberedelan,” kata dia. (REL)

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Related Posts

No Content Available

Berita Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *