MEDAN, delitimes.id – Komisi IV DPRD Kota Medan meminta tindakan tegas dari Satpol PP terhadap pembangunan doorsmeer mobil di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, yang diketahui beroperasi tanpa izin resmi. Bangunan tersebut bahkan telah menerima Surat Peringatan (SP) 1 dari Pemko Medan, namun hingga kini belum juga dihentikan.
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyampaikan desakan tersebut saat melakukan inspeksi lapangan bersama anggota dewan lainnya, Ahmad Affandi, Selasa (7/10/2025).
“Bangunan ini tidak memiliki satu pun izin, dan sudah diberikan SP 1. Kalau seperti ini dibiarkan, bagaimana mungkin aturan bisa ditegakkan? Kami minta Satpol PP segera menyegel lokasi ini,” tegas Paul.
Ia menambahkan, pembiaran terhadap bangunan bermasalah seperti ini berpotensi menimbulkan kebocoran PAD dari sektor retribusi, khususnya terkait izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Jika Satpol PP tidak bertindak cepat, kita kehilangan pendapatan daerah. Ini bisa jadi celah bagi pelanggaran-pelanggaran lain. Jangan anggap sepele,” ujarnya.
Menanggapi permintaan tersebut, perwakilan Satpol PP Kota Medan, Irvan Lubis, yang juga hadir di lokasi, langsung meminta penghentian semua aktivitas pembangunan di area tersebut.
“Tolong hentikan pekerjaan sekarang juga. Jangan lanjutkan pembangunan sebelum seluruh dokumen izin lengkap,” ujar Irvan kepada pemilik usaha, Steven.
Namun, persoalan tak berhenti di sana. Steven mengaku telah mengurus izin dan sempat berkonsultasi dengan seseorang bernama Juandi, yang menurutnya mengurus proses perizinan. Saat Juandi dihubungi melalui sambungan telepon, ia menyebut izin masih dalam proses dan bahkan membawa-bawa nama anggota DPRD Sumut, H. S, sebagai orang dekatnya.
Pernyataan tersebut membuat Paul geram. Ia menegaskan agar tak ada satu pun pihak yang mencatut atau memanfaatkan nama pejabat untuk membenarkan kegiatan yang melanggar hukum.
“Jangan main-main dengan nama anggota dewan, apalagi dari DPRD Sumut. Urus izin sesuai prosedur. Jangan merasa aman hanya karena kenal seseorang di pemerintahan,” kata Paul dengan nada keras.
Ia pun menginstruksikan agar bangunan tersebut segera disegel dan tidak boleh ada aktivitas hingga semua izin diselesaikan. Paul menegaskan bahwa ketegasan diperlukan agar aturan tidak hanya berlaku di atas kertas.
“Kita tidak bisa biarkan pembiaran seperti ini terus terjadi. Hari ini kita segel, besok-besok yang lain ikut jera. Kalau semua izin sudah lengkap, silakan lanjutkan. Tapi selama belum, stop,” tutupnya. (ds)
