MEDAN, beritapasti.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan mendesak PT Kawasan Industri Medan (KIM) untuk segera mempersiapkan sarana dan prasarana (sarpras) pemadam kebakaran (Damkar) yang memadai. Kawasan industri yang luas dan padat aktivitas ini sangat rawan kebakaran, sehingga butuh kesiapan maksimal dalam penanganannya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (PPK), Edwin Sugesti Nasution, usai rapat pembahasan Ranperda bersama PT KIM dan PT Pelindo di DPRD Medan, Selasa (9/9/2025).
“Sarana dan prasarana damkar harus mampu menjangkau seluruh kawasan industri yang sangat luas ini. Persiapan harus matang dan menyeluruh agar tidak ada celah saat kebakaran terjadi,” tegas Edwin.
Wakil Ketua Pansus, Lailatul Badri, juga menyoroti jumlah armada dan hydrant yang minim. “Saat ini cuma ada dua armada damkar dan tiga hydrant di kawasan PT KIM, tidak akan cukup untuk mengatasi potensi kebakaran yang ada. PT KIM wajib berkontribusi lebih, meski perusahaan di kawasan juga harus bertanggung jawab atas keamanan masing-masing,” ujarnya.
Kepala Dinas Damkar Medan, Muhammad Yunus, mengungkapkan armada damkar di kawasan KIM sebenarnya milik Dinas Damkar Kota Medan. “PT KIM hanya menyediakan lahan untuk outlet UPT. Namun luas dan fasilitasnya kurang memadai melihat risiko kebakaran yang ada,” jelas Yunus.
Yunus juga menyayangkan minimnya perawatan UPT Damkar di kawasan KIM yang berdiri sejak 1988. “Kami sudah meminta renovasi berkali-kali, tapi baru direalisasikan tahun 2024 setelah kami ancam akan memindahkan UPT,” katanya. Ia menegaskan pengelola kawasan harus berperan aktif sesuai aturan pemerintah.
Sementara itu, perwakilan PT Pelindo, Yusrizal, memaparkan fasilitas yang dimiliki seperti empat unit mobil damkar, lima kapal tunda yang bisa berfungsi sebagai armada damkar di laut, serta 150 hydrant. “Kami juga punya tiga titik tandon air dan fasilitas air sepanjang dermaga yang siap digunakan jika darurat,” kata Yusrizal.
Meski aktif membantu penanganan kebakaran di Belawan, Yusrizal mengaku armadanya sering dilempari saat bertugas. “Kami sangat butuh perlindungan agar bisa bekerja dengan aman dan maksimal,” tutupnya.
Rapat pembahasan ini menunjukkan komitmen DPRD Medan bersama pengelola kawasan industri dan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi risiko kebakaran, demi keselamatan warga dan kelangsungan bisnis di Medan. (ds)
