MEDAN – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan kembali menjadi sorotan. Dalam rapat evaluasi yang digelar Senin (21/4/2025), Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, menyebut kinerja dinas tersebut amburadul. Ia menuding sejumlah program yang dijalankan hanya hasil salin-tempel alias copy paste.
Salah satu yang disorot adalah program pemasangan pipa air bersih di berbagai lokasi yang nilai anggarannya dibuat seragam. “Bagaimana mungkin semua titik punya nilai anggaran yang sama? Apakah panjang pipa di semua rumah identik? Ini menunjukkan perencanaan yang tidak realistis,” kritik Lailatul.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya survei lapangan sebelum menyusun program. “Kalau tidak turun langsung, ya beginilah hasilnya. Padahal anggaran itu untuk rakyat, jangan asal buat,” tambahnya.
Lebih jauh, Lailatul juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pendirian bangunan di Kota Medan. Berdasarkan temuan Komisi IV, sekitar 80 persen bangunan berdiri dengan pelanggaran, baik dari sisi roilen, jalur hijau, hingga jumlah lantai yang tidak sesuai izin.
“Banyak bangunan berdiri tanpa izin, melanggar aturan, tapi tetap dibiarkan. Ini jelas menunjukkan ada pembiaran atau bahkan dugaan permainan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menerima banyak keluhan masyarakat soal biaya konsultasi dalam proses pendirian bangunan yang dirasa memberatkan. “Masyarakat kerap bingung dan tertekan dengan proses yang tidak transparan. Dinas seharusnya hadir untuk membantu, bukan mempersulit,” ujar Lailatul.
Ia mendesak Dinas PKPCKTR untuk segera berbenah, memperbaiki sistem perencanaan dan pengawasan agar pembangunan di Kota Medan lebih tertib dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ds)
