MEDAN, delitimes.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengikuti sidang Paripurna DPRD Kota Medan secara daring, Selasa (2/9/2025). Agenda sidang adalah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan Kepala Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Medan tahun 2025.
Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen ini turut diikuti Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap dari rumah dinas Wali Kota Medan di Jalan Sudirman. Selain Ketua DPRD, sidang juga didampingi Wakil Ketua Rajuddin Sagala dan Wakil Ketua Zulkarnain.
Beberapa Fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan dan masukan penting terkait perubahan APBD. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui anggota DPRD Doli Indra Rangkuti, mengapresiasi langkah Pemko Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui bimbingan teknis penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB P2).
“Kami berharap kegiatan ini bisa menciptakan keadilan dalam penilaian PBB P2 sehingga masyarakat tidak terbebani,” ujar Doli Indra.
Fraksi PKS juga meminta prioritas anggaran difokuskan untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan drainase, khususnya di tingkat kelurahan dan lingkungan. Hal ini dinilai sangat penting untuk meminimalisir banjir serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membayar retribusi PBB.
Fraksi Partai Gerindra yang diwakili anggota DPRD Tia Ayu Anggraini menilai Ranperda Perubahan APBD ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemko Medan. Fraksi Gerindra mendorong Pemko Medan agar mengambil langkah strategis dan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
“Kami ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan langkah apa yang akan diambil untuk mengoptimalkan penerimaan pajak,” jelas Tia Ayu.
Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem melalui anggota DPRD Afif Abdillah mengungkapkan bahwa setelah perubahan, proyeksi pendapatan APBD tahun 2025 turun dari Rp 7,6 triliun menjadi sekitar Rp 6,9 triliun. Hal ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap kondisi ekonomi saat ini dan upaya memaksimalkan penyerapan pendapatan serta percepatan program yang sudah ditetapkan.
Afif juga menyoroti perlunya perhatian Pemko Medan terhadap pelaku UMKM, terutama terkait bantuan yang bisa diberikan. Selain itu, Fraksi Nasdem mengapresiasi program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan dan meminta informasi lebih lanjut tentang persiapan UHC premium.
“Kami sangat mendukung program UHC premium yang dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kami ingin mengetahui progres persiapannya,” kata Afif.
Sidang Paripurna ditutup dengan penyerahan berkas pemandangan umum Fraksi DPRD kepada Wali Kota Medan, yang diterima langsung oleh Rico Waas dari Ketua DPRD Wong Chun Sen. (ts)
