MEDAN, delitimes.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan perhatian serius terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan 2026 dalam rapat paripurna di DPRD Medan, Senin (22/9).
Juru bicara Fraksi PKS, dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD 2026 yang sebesar Rp7,224 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp7,27 triliun pada tahun sebelumnya. Ade meminta penjelasan terkait dasar penurunan tersebut.
Selain itu, perubahan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak sesuai dengan nota kesepakatan KUA-PPAS juga mendapat sorotan. Dari total OPD, 17 mengalami kenaikan anggaran, sementara dua OPD lain justru mengalami penurunan. Fraksi PKS meminta klarifikasi terkait perubahan ini.
Fraksi PKS juga menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Premium tahun 2026, serta menuntut evaluasi dan perbaikan pelayanan bagi peserta BPJS di rumah sakit mitra. Kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang belum optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian.
Fraksi PKS menekankan pentingnya inventarisasi aset pemerintah, terutama tanah dan bangunan yang harus sudah bersertifikat dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan PAD.
Ade Taufiq menegaskan bahwa APBD adalah instrumen utama untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, termasuk menekan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Medan.
Berdasarkan nota kesepakatan KUA-PPAS, RAPBD 2026 diproyeksikan dengan pendapatan sebesar Rp7,224 triliun, belanja Rp7,329 triliun, dan pembiayaan netto Rp105,073 miliar. (ds)
