Jaya Saputra Gelar Sosperda tentang Lembaga Kemasyarakatan di Sicanang

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

MEDAN, DELITIMES.ID – Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan kembali dilaksanakan anggota DPRD Kota Medan.

Saat ini adalah sosilaisasi peraturan daerah Kota Medan yang ke-VI tahun 2024.

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Jaya Saputra mensosialisasikan Perda Kota Medan No.2/2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Sosialisasai tersebut diselenggarakan di Jl. PLTU lingkunagn-2, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu pada Hari Sabtu-Minggu, (15-16/06/2024).

Jaya Saputra mengatakan Lembaga kemasyarakatan berkedudukan di kelurahan dan dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kota.

Disebutkan Jaya, lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas-tugas untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dihadapan konstituennya, legislator dapil 2 Kota Medan ini menerangkan maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka membantu pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai mitra kerja pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

“Seperti yang termaktub di dalam perda, jenis lembaga kemasyarakatan tersebut yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna (Kartar) dan lembaga pemasyarakatan lainnya,” ucapnya.

Jaya Saputra menegaskan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan adalah turut menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perkembagan masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus melibatkan elemen-elemen masyarakat. Elemen-elemen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, adalah tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat,” pungkasnya. (Ts)

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Related Posts

Berita Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jaya Saputra Gelar Sosperda tentang Lembaga Kemasyarakatan di Sicanang

MEDAN, DELITIMES.ID – Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan kembali dilaksanakan anggota DPRD Kota Medan.

Saat ini adalah sosilaisasi peraturan daerah Kota Medan yang ke-VI tahun 2024.

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Jaya Saputra mensosialisasikan Perda Kota Medan No.2/2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Sosialisasai tersebut diselenggarakan di Jl. PLTU lingkunagn-2, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu pada Hari Sabtu-Minggu, (15-16/06/2024).

Jaya Saputra mengatakan Lembaga kemasyarakatan berkedudukan di kelurahan dan dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kota.

Disebutkan Jaya, lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas-tugas untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dihadapan konstituennya, legislator dapil 2 Kota Medan ini menerangkan maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka membantu pemerintah Desa dan Kelurahan sebagai mitra kerja pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

“Seperti yang termaktub di dalam perda, jenis lembaga kemasyarakatan tersebut yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna (Kartar) dan lembaga pemasyarakatan lainnya,” ucapnya.

Jaya Saputra menegaskan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan adalah turut menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perkembagan masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus melibatkan elemen-elemen masyarakat. Elemen-elemen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, adalah tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat,” pungkasnya. (Ts)

Bagikan :

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Related Posts

Berita Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *