MEDAN – Maraknya pembangunan bermasalah yang berdampak pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPRD Medan, Rommy Van Boy. Menurutnya, salah satu langkah yang harus diambil adalah percepatan birokrasi penindakan terhadap bangunan bermasalah tersebut.
“Proses birokrasi penindakan selama ini cukup lama. Untuk mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 saja memakan waktu yang lama, sementara pembangunan sudah lebih dulu selesai. Akibatnya, bangunan yang bermasalah tidak jadi ditindak, dan pemilik bangunan pun tidak lagi mengurus izinnya,” ujar Rommy Van Boy saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama beberapa OPD Pemko Medan di gedung DPRD, kemarin.
Politisi dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa proses birokrasi perlu dipercepat. Dengan demikian, apabila ditemukan bangunan bermasalah, proses penindakannya bisa dilakukan secara langsung. “Pemko Medan perlu memiliki regulasi dan payung hukum yang jelas, baik itu melalui Peraturan Walikota (Perwal) atau Peraturan Daerah (Perda),” ucapnya.
Selama ini, lanjut Rommy, apabila sebuah bangunan bermasalah ditemukan dan diusulkan untuk penindakan, namun menunggu SP yang terbit cukup lama, bangunan tersebut sudah selesai dibangun lebih dahulu. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar ada aturan baru yang memungkinkan penindakan lebih cepat.
Rommy juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap pembangunan harus diperketat. Jika ditemukan bangunan yang tidak memiliki izin, maka petugas harus segera memberikan perintah tegas untuk menghentikan pembangunan tersebut sebelum izin diterbitkan. “Jika terbukti ada kegiatan yang melanggar, harus ada tindakan atau sanksi tegas,” tegas Rommy.
Dalam kesempatan tersebut, Rommy juga mengingatkan kepada aparat OPD Pemko Medan untuk tidak membiarkan adanya bangunan bermasalah hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok. Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dengan DPRD Medan dalam melakukan pengawasan demi peningkatan PAD Pemko Medan, khususnya dari sektor retribusi bangunan. (ds)
