MEDAN – Bendahara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan agar meningkatkan pengawasan terhadap rumah sakit (RS) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ia menyoroti masih adanya penolakan pasien dengan alasan klasik, yakni kamar penuh, yang dinilai bertentangan dengan prinsip pelayanan kesehatan universal.
“Pemko Medan sudah memberikan layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah (UHC JKMB) Premium. Maka tidak sepatutnya ada lagi rumah sakit yang menolak pasien, apalagi dengan dalih kamar penuh,” tegas Rommy di DPRD Medan, Selasa (19/8/2025).
Rommy mengaku masih menerima sejumlah laporan masyarakat saat melakukan reses, terkait pelayanan buruk dari sejumlah rumah sakit terhadap pasien UHC JKMB.
“Penolakan pasien, alasan kamar penuh, bahkan pasien rawat inap dipulangkan setelah hanya tiga hari, ini masih terjadi. Kondisi seperti ini harus segera dihentikan. Dinas Kesehatan harus serius mengawasi rumah sakit,” ujar legislator dari Dapil 3 tersebut.
Ia pun mengusulkan agar Dinas Kesehatan membentuk tim pengawas khusus yang bertugas memantau layanan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, Rommy juga menyarankan dibentuknya call center pengaduan masyarakat yang mudah diakses.
“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien meskipun kamar penuh. Minimal ditangani dulu di ruang UGD. Jika memang tak bisa dirawat di sana, harus difasilitasi pemindahan ke rumah sakit lain tanpa membebani pasien,” ujarnya.
Rommy menegaskan pentingnya sosialisasi menyeluruh kepada pihak rumah sakit terkait hak dan kewajiban dalam program UHC. Ia juga meminta Dinkes Medan aktif berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
“Sebagai kader Golkar, saya punya tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan layanan kesehatan terbaik. Dan saya mendukung penuh program UHC Premium yang digagas Pemko Medan,” tandasnya. (ds)
